Alat Bantu Kesehatan Apa Saja yang Ditanggung BPJS?

Pelayanan alat bantu kesehatan dari BPJS Kesehatan merupakan layanan tambahan yang diberikan dengan batas plafon sesuai indikasi medis dan rekomendasi dokter spesialis.

Namun, penting untuk diingat bahwa layanan ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS. Sebagai gantinya, BPJS memberikan subsidi, dan apabila harga alat yang diresepkan melebihi batas yang ditanggung, pasien harus menanggung sisa biaya tersebut.

Contohnya, untuk alat bantu dengar, BPJS hanya menanggung maksimal satu juta rupiah, padahal harga alat tersebut di pasaran bisa mencapai tiga juta rupiah atau lebih.

Layanan alat bantu kesehatan ini diatur dalam Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN, Pasal 24. Berikut adalah tarif alat bantu kesehatan yang ditanggung BPJS:

#1 - Kacamata

Prosedur untuk mendapatkan atau mengganti kacamata melalui BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

• Pertama, peserta harus pergi ke faskes 1 yang tercantum di kartu BPJS. Biasanya, dokter akan merujuk ke rumah sakit terdekat, ke poli mata.
• Di rumah sakit, dokter mata akan memberikan resep kacamata, dan peserta harus meminta tanda tangan serta stempel dari BPJS Center di rumah sakit tersebut.
• Setelah itu, peserta dapat menuju optik yang bekerjasama dengan BPJS.
• Penggantian kacamata dilakukan maksimal dua tahun sekali, dengan ketentuan medis minimal:
  • Sferis 0,5D
  • Silindris 0,25 Sesuai dengan kelas yang tertera di kartu BPJS. Jika harga kacamata melebihi batas subsidi, maka sisa biaya harus ditanggung oleh peserta.

Berikut tarif subsidi kacamata berdasarkan kelas BPJS:

• Peserta PBI / Kelas 3: Rp150.000
• Peserta BPJS Kelas 2: Rp200.000
• Peserta BPJS Kelas 1: Rp300.000

#2 - Alat Bantu Dengar

Alat bantu dengar dapat memperoleh subsidi dari BPJS, tetapi ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi:

1. Jangan langsung meminta alat bantu, karena pasien harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu.
2. Setelah itu, dokter faskes tingkat 1 akan merujuk pasien ke poli THT rumah sakit terdekat.
3. Di poli THT, dokter akan memberikan resep alat bantu dengar.
4. Untuk mendapatkan stempel BPJS, harus ada bukti pemeriksaan audiogram dan resep dari dokter spesialis THT.

Subsidi diberikan maksimal satu juta rupiah dan diberikan paling cepat lima tahun sekali berdasarkan indikasi medis.

#3 - Protesa Alat Gerak (Tangan dan Kaki Palsu)

Protesa alat gerak, seperti tangan atau kaki palsu, diberikan berdasarkan rekomendasi dokter spesialis orthopedi. Protesa ini dapat diperoleh maksimal lima tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama dan subsidi yang diberikan maksimal Rp2.500.000.

#4 - Protesa Gigi (Gigi Palsu)

Layanan protesa gigi diberikan di faskes 1 atau 2 yang bekerjasama dengan BPJS. Penjaminan diberikan berdasarkan rekomendasi dokter gigi dan subsidi maksimal satu juta rupiah untuk protesa penuh, atau Rp500.000 per rahang. Protesa gigi dapat diberikan paling cepat dua tahun sekali untuk gigi yang sama.

Baca Juga: Pembersihan Karang Gigi Apakah Ditanggung BPJS?

#5 - Korset Tulang Belakang

Korset tulang belakang diberikan untuk peserta yang mengalami gangguan tulang atau kondisi medis lainnya sesuai indikasi. Subsidi yang diberikan maksimal Rp350.000 dan dapat diberikan paling cepat dua tahun sekali setelah mendapatkan resep dari dokter di faskes.

#6 - Collar neck

Collar neck atau penyangga leher diberikan untuk pasien yang mengalami trauma atau patah tulang leher. Subsidi diberikan maksimal Rp150.000 dan dapat diberikan sekali setiap dua tahun.

#7 - Kruk

Kruk diberikan berdasarkan rekomendasi dokter spesialis bedah tulang. Subsidi yang diberikan maksimal Rp350.000 dan dapat diberikan maksimal lima tahun sekali.

Ringkasan Subsidi BPJS untuk Alat Bantu Kesehatan:

1. Kacamata (2 tahun sekali):
   • Kelas 3: Rp150.000
   • Kelas 2: Rp200.000
   • Kelas 1: Rp300.000
2. Alat bantu dengar (5 tahun sekali): Maksimal Rp1.000.000
3. Alat gerak (tangan/kaki palsu) (5 tahun sekali): Maksimal Rp2.500.000
4. Protesa gigi (2 tahun sekali): Maksimal Rp500.000/rahang, Rp1.000.000 untuk semua rahang
5. Korset tulang belakang (2 tahun sekali): Maksimal Rp350.000
6. Collar neck (2 tahun sekali): Maksimal Rp150.000
7. Kruk (5 tahun sekali): Maksimal Rp350.000

Secara umum, prosedur untuk mendapatkan subsidi alat bantu kesehatan BPJS hampir sama, yaitu dengan mendapatkan rujukan dari faskes 2, resep dari dokter spesialis, dan persetujuan dari BPJS Center yang ada di rumah sakit. Pembelian alat bantu kesehatan dilakukan di tempat yang ditunjuk.

PasienSehat Hai, saya pasien biasa yang suka nulis blog buat berbagi dan belajar bareng. Lewat tulisan ini, saya berharap kita bisa saling mendukung, bertukar ide, dan tumbuh bersama.

Berbagi :