BPJS Kesehatan Kurang Sosialisasi?
Sebagian orang mengeluhkan bahwa pihak BPJS Kesehatan kurang melakukan sosialisasi baik kepada peserta maupun kepada pelayannya. Sehingga para peserta sering menanyakan pertanyaan berulang kepada pelayan kesehatan. Sebagai pelayan mereka juga harus update info sendiri. Bagaimana supaya informasi tersebut bisa diterima baik, jelas dan lengkap?
Benarkah BPJS Kesehatan kurang sosialisasi? Ada beberapa poin dalam pembahasan ini:
1. Sebenarnya sudah ada sosialisasi. Ada yang menyatakan cukup baik, ada yang menyatakan masih kurang.
2. Bagi kalangan yang rutin menggunakan media sosial, artinya memiliki akses internat, sebenarnya sejak setahunan lalu pun informasi seputar BPJS sudah ada cukup di laman bpjs-kesehatan.go.id. Misalnya soal prosedur, tata cara, regulasi, ada di halaman Download, khususnya terkait petunjuk pelaksanaan (link di bawah).
Pasal 15 UU SJSN 40/2004 mewajibkan BPJS untuk memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam pasal 16, peserta berhak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya. Dengan segala kekurangannya, laman bpjs-kesehatan.go.id dan leaflet-leaflet di lapangan sebagai upaya memenuhi kewajiban tersebut.
Pertanyaan besarnya, sosialisasi kepada masyarakat sebagai calon pengguna merupakan tanggung jawab siapa? Hemat saya, itu tanggung jawab pemerintah.
Sebenarnya ada lagi Lembaga yang seharusnya lebih bertanggung jawab dalam hal berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (pasal 6 dan 7). DJSN juga yang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi. Sayangnya kita kurang mendengar kiprah DJSN dalam banyak polemik seputar JKN-BPJS sekarang ini.
http://www.djsn.go.id/djsn2/
Barangkali perlu juga agak lebih sering mendorong agar DJSN menunjukkan kiprahnya sebagai penyusun kebijakan dan sinkronisasi.
Manlak BPJS Kesehatan:
http://bpjs-kesehatan.go.id/.../OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan
Benarkah BPJS Kesehatan kurang sosialisasi? Ada beberapa poin dalam pembahasan ini:
1. Sebenarnya sudah ada sosialisasi. Ada yang menyatakan cukup baik, ada yang menyatakan masih kurang.
2. Bagi kalangan yang rutin menggunakan media sosial, artinya memiliki akses internat, sebenarnya sejak setahunan lalu pun informasi seputar BPJS sudah ada cukup di laman bpjs-kesehatan.go.id. Misalnya soal prosedur, tata cara, regulasi, ada di halaman Download, khususnya terkait petunjuk pelaksanaan (link di bawah).
Pasal 15 UU SJSN 40/2004 mewajibkan BPJS untuk memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam pasal 16, peserta berhak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya. Dengan segala kekurangannya, laman bpjs-kesehatan.go.id dan leaflet-leaflet di lapangan sebagai upaya memenuhi kewajiban tersebut.
Pertanyaan besarnya, sosialisasi kepada masyarakat sebagai calon pengguna merupakan tanggung jawab siapa? Hemat saya, itu tanggung jawab pemerintah.
Sebenarnya ada lagi Lembaga yang seharusnya lebih bertanggung jawab dalam hal berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (pasal 6 dan 7). DJSN juga yang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi. Sayangnya kita kurang mendengar kiprah DJSN dalam banyak polemik seputar JKN-BPJS sekarang ini.
http://www.djsn.go.id/djsn2/
Barangkali perlu juga agak lebih sering mendorong agar DJSN menunjukkan kiprahnya sebagai penyusun kebijakan dan sinkronisasi.
Manlak BPJS Kesehatan:
http://bpjs-kesehatan.go.id/.../OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan
 |
| Akun resmi BPJS Kesehatan |
Via: Tonang Dwi Ardyanto
Posting Komentar untuk "BPJS Kesehatan Kurang Sosialisasi?"