BPJS Itu Jaminan Sosial Atau Asuransi Sosial?
Untuk Anda yang masih bingung soal JKN atau BPJS Kesehatan itu Jaminan sosial atau Asuransi sosial.
Pada posting sebelumnya tentang BPJS Kesehatan Bukan Dinas Sosial yang ditulis oleh bos BPJS ada istilah Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Yang Jaminan Sosial dibagi dua yaitu, bentuk iuran yang disebut Asuransi Sosial dan bentuk satu lagi adalah non iuran karena disisihkan dari pajak.
Ada dua bentuk jaminan sosial:
Kenapa pemerintah Indonesia menggunakan bentuk yang berbasis gotong royong melalui pembayaan iuran? bukan berbasis pemanfaatan dana pajak khusus?
Kalau rakyat Indonesia mau seperti di German dan negara-negara Eropa lain yang menerapkan pajak gila-gilaan ya mungkin bisa dipakai sistem non iuran, cukup disisihkan dari pajak saja, atau yang paling realistis di Indonesia adalah dana kompensasi subsidi BBM plus cukai rokok dialihkan semuanya untuk membiayai Jaminan Sosial ini.
FYI, di sebuah negara di Eropa ada aturan pajak sampai 85% buat rakyatnya yang memiliki pendapatan sampai batas tertinggi, sampai-sampai ada yang berkomentar begini "memang negara kami tidak ingin ada rakyatnya yang kaya". Prinsip sosialisme memang begitu, strata ekonomi penduduknya tidak jauh beda karena diatur dan dikendalikan negara.
Bandingkan dengan negara kita Indonesia, konglomerat dan yang paling miskin seperti langit dan bumi. Ada yang dengan enteng transfer 80 juta untuk sekali "acara" sementara di sebelahnya ada yang harus makan nasi aking dan 3 hari sekali makannya. Demokrasi memang kerapkali mendatangkan ironisme.
Pada posting sebelumnya tentang BPJS Kesehatan Bukan Dinas Sosial yang ditulis oleh bos BPJS ada istilah Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Yang Jaminan Sosial dibagi dua yaitu, bentuk iuran yang disebut Asuransi Sosial dan bentuk satu lagi adalah non iuran karena disisihkan dari pajak.
Ada dua bentuk jaminan sosial:
- Pertama, bentuk yang berbasis gotong royong antar warga melalui pembayaran iuran. Bentuk inilah yang diadopsi BPJS kesehatan. Dalam nomenklatur akademik dikenal sebagai model asuransi sosial atau social insurance model.
- Kedua, bentuk yang berbasis pemanfaatan dana pajak khusus untuk jaminan sosial.
Kenapa pemerintah Indonesia menggunakan bentuk yang berbasis gotong royong melalui pembayaan iuran? bukan berbasis pemanfaatan dana pajak khusus?
Kalau rakyat Indonesia mau seperti di German dan negara-negara Eropa lain yang menerapkan pajak gila-gilaan ya mungkin bisa dipakai sistem non iuran, cukup disisihkan dari pajak saja, atau yang paling realistis di Indonesia adalah dana kompensasi subsidi BBM plus cukai rokok dialihkan semuanya untuk membiayai Jaminan Sosial ini.
FYI, di sebuah negara di Eropa ada aturan pajak sampai 85% buat rakyatnya yang memiliki pendapatan sampai batas tertinggi, sampai-sampai ada yang berkomentar begini "memang negara kami tidak ingin ada rakyatnya yang kaya". Prinsip sosialisme memang begitu, strata ekonomi penduduknya tidak jauh beda karena diatur dan dikendalikan negara.
Bandingkan dengan negara kita Indonesia, konglomerat dan yang paling miskin seperti langit dan bumi. Ada yang dengan enteng transfer 80 juta untuk sekali "acara" sementara di sebelahnya ada yang harus makan nasi aking dan 3 hari sekali makannya. Demokrasi memang kerapkali mendatangkan ironisme.
jadi ia adalah Jaminan sosial yang berbentuk Asuransi Sosial ya Pak
BalasHapus