Usulan Para Dokter Untuk JKN Yang Lebih Baik
Kita semua sebagai peserta JKN ingin yang terbaik bukan? Kalau kita mengikuti berita, BPJS terus nombok. Tahun ini sudah memperoleh anggaran tambahan 5T. Salah satunya karena inefesiensi yang terjadi karena sistem yang masih buruk. Masa depan pelayanan kesehatan Indonesia tergantung pada baik tidaknya JKN dan karenanya keberadaan BPJS Kesehatan.
Artinya disini BPJS harus punya cukup anggaran, faskes dan nakes siap dan mau bekerja sama, dan sistemnya harus memungkinkan dilaksanakannya layanan Kesehatan yang baik dan profesional. Kalau dibuat dengan aturan yang ketat, aneh dan tarif yang dibawah standar keekonomian seperti saat ini ini justru memaksa faskes mengakali sistem agar tetap bisa hidup / survive.
Percayalah kalau anggarannya masih jeblok, sistemnya masih kacau dan tidak kunjung diperbaiki. Maka layanan kesehatan di Indonesia akan tetap buruk, penyakit yang ada kemungkinan besar terlewat atau tidak tertangani baik sehingga ujungnya bukan hanya pengguna yang dirugikan tapi juga BPJS yang harus menanggung semuanya.
Berikut ini adalah solusi terbaik dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Dokter Indonesia Bersatu (DIB) untuk memperbaiki sistem kesehatan Indonesia .
Salah satu solusi di atas adalah menghapus pajak alat kesehatan dan obat, dr. Erta Priadi Wirawijaya menuturkan,
"Dulu saya pernah ditanya istri seorang pasien kenapa harga sebuah stent / ring jantung yang harus dipasang di jantung suaminya mahal sekali. Harga 1 stent yang dilapisi obat (DES) di Indonesia mencapai 25 juta rupiah. Saat itu saya bilang: "Maaf bu, produknya canggih, kita belum bisa buat sendiri dan harus di Impor, jadi harganya mahal."
Pada suatu kesempatan lain saya pernah tanya ke distributor alatnya berapa bea masuk stent jantung ini? Jawabnya: "Sekitar 30%". Berapa pajak penjualannya? Jawabnya: "10%". Berapa ambil untungnya? Jawabnya: "RAHASIA"
Hal yang sama berlaku untuk mesin X-Ray / Ronsen, CT-Scan, MRI, Mesin Cathlab, Mesin pemeriksaan Laboratorium, Reagen yang digunakan untuk pemeriksaan lab, dan beragam alat medis lainnya yang semuanya masih di impor. Tanpa pajak, harganya bisa 40% lebih murah. Pada akhirnya siapa yang harus menanggung ini semua? Bukan RS, bukan dokter, tapi konsumen yaitu orang sakit yang bisa jadi sedang meregang nyawa. Patutkah hal tersebut terjadi?
Jadi ketika ada yang bilang berobat ke penang Malaysia jauh lebih murah hampir setengahnya dibandingkan bila berobat di Indonesia saya sih percaya saja. Karena disana orang sakit tidak harus turut membayar pajak yang teramat besar untuk bisa hidup."
Jika ingin mengetahui berbagai masalah pada sistem kesehatan, gampang kok. Tinggal ngobrol sama dokter yang sehari-harinya melayani, tanya masalahnya dimana. Atau, sebagaimana BPJS diwajibkan seluruh rakyat Indonesia, maka para pejabat, wakil rakyat, dan presiden wajib menggunakan kartu BPJS saat berobat dan dilarang menggunakan asuransi lain, gitu aja.
Artinya disini BPJS harus punya cukup anggaran, faskes dan nakes siap dan mau bekerja sama, dan sistemnya harus memungkinkan dilaksanakannya layanan Kesehatan yang baik dan profesional. Kalau dibuat dengan aturan yang ketat, aneh dan tarif yang dibawah standar keekonomian seperti saat ini ini justru memaksa faskes mengakali sistem agar tetap bisa hidup / survive.
Percayalah kalau anggarannya masih jeblok, sistemnya masih kacau dan tidak kunjung diperbaiki. Maka layanan kesehatan di Indonesia akan tetap buruk, penyakit yang ada kemungkinan besar terlewat atau tidak tertangani baik sehingga ujungnya bukan hanya pengguna yang dirugikan tapi juga BPJS yang harus menanggung semuanya.
Berikut ini adalah solusi terbaik dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Dokter Indonesia Bersatu (DIB) untuk memperbaiki sistem kesehatan Indonesia .
Salah satu solusi di atas adalah menghapus pajak alat kesehatan dan obat, dr. Erta Priadi Wirawijaya menuturkan,
"Dulu saya pernah ditanya istri seorang pasien kenapa harga sebuah stent / ring jantung yang harus dipasang di jantung suaminya mahal sekali. Harga 1 stent yang dilapisi obat (DES) di Indonesia mencapai 25 juta rupiah. Saat itu saya bilang: "Maaf bu, produknya canggih, kita belum bisa buat sendiri dan harus di Impor, jadi harganya mahal."
Pada suatu kesempatan lain saya pernah tanya ke distributor alatnya berapa bea masuk stent jantung ini? Jawabnya: "Sekitar 30%". Berapa pajak penjualannya? Jawabnya: "10%". Berapa ambil untungnya? Jawabnya: "RAHASIA"
Hal yang sama berlaku untuk mesin X-Ray / Ronsen, CT-Scan, MRI, Mesin Cathlab, Mesin pemeriksaan Laboratorium, Reagen yang digunakan untuk pemeriksaan lab, dan beragam alat medis lainnya yang semuanya masih di impor. Tanpa pajak, harganya bisa 40% lebih murah. Pada akhirnya siapa yang harus menanggung ini semua? Bukan RS, bukan dokter, tapi konsumen yaitu orang sakit yang bisa jadi sedang meregang nyawa. Patutkah hal tersebut terjadi?
Jadi ketika ada yang bilang berobat ke penang Malaysia jauh lebih murah hampir setengahnya dibandingkan bila berobat di Indonesia saya sih percaya saja. Karena disana orang sakit tidak harus turut membayar pajak yang teramat besar untuk bisa hidup."
Jika ingin mengetahui berbagai masalah pada sistem kesehatan, gampang kok. Tinggal ngobrol sama dokter yang sehari-harinya melayani, tanya masalahnya dimana. Atau, sebagaimana BPJS diwajibkan seluruh rakyat Indonesia, maka para pejabat, wakil rakyat, dan presiden wajib menggunakan kartu BPJS saat berobat dan dilarang menggunakan asuransi lain, gitu aja.
obat dan alat kesehatan itu ada pajakny juga ya.
BalasHapusyang saya inginkan sih kesehatan terjamin sama yang membantu menjaga kesehatannya juga kudu terjamin.