Apa Perbedaan BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, dan Kartu Indonesia Sehat?

Sistem kesehatan di Indonesia terus berkembang untuk memastikan akses layanan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, tiga istilah utama yang sering terdengar adalah BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ketiganya menjadi pilar penting dalam upaya pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi rakyat, meski tak jarang masyarakat bingung dengan peran masing-masing.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab menyelenggarakan program JKN. Program ini menjadi sistem jaminan kesehatan nasional yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari beban biaya kesehatan yang tinggi. Sementara itu, KIS adalah kartu identitas yang digunakan oleh seluruh peserta JKN untuk mengakses layanan kesehatan yang ditawarkan dalam program ini. Tidak seperti anggapan umum, KIS tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi berlaku bagi semua peserta JKN, baik yang membayar iuran sendiri maupun yang iurannya ditanggung pemerintah.

Untuk memahami hubungan dan perbedaan antara BPJS Kesehatan, JKN, dan KIS, penting untuk melihat sejarah pembentukannya, peran masing-masing dalam sistem kesehatan, serta bagaimana ketiganya bekerja secara terintegrasi. Dengan pemahaman yang jelas, masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan ini secara optimal. Artikel ini akan mengupas secara mendalam mengenai konsep, sejarah, serta manfaat dari ketiganya.

Sejarah dan Latar Belakang

1. Sejarah BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan lahir sebagai bagian dari transformasi sistem jaminan sosial di Indonesia. Institusi ini resmi berdiri pada 1 Januari 2014, menggantikan peran PT Askes (Persero) yang sebelumnya bertanggung jawab atas layanan kesehatan untuk pegawai negeri sipil, TNI/Polri, serta pensiunan. Pembentukan BPJS Kesehatan didasarkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mengatur tentang integrasi berbagai program jaminan sosial ke dalam satu sistem.

BPJS Kesehatan beroperasi sebagai badan hukum publik yang tidak berorientasi pada profit. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan prinsip gotong-royong. Prinsip ini berarti iuran yang dibayarkan peserta digunakan untuk membiayai layanan kesehatan peserta lain yang membutuhkan.

2. Sejarah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN adalah program yang dicanangkan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan kesehatan universal (universal health coverage). Program ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menjadi landasan hukum bagi reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia.

Pelaksanaan JKN dimulai pada 1 Januari 2014, bersamaan dengan pembentukan BPJS Kesehatan. Sebelumnya, berbagai program asuransi kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), telah berjalan, tetapi sifatnya masih terfragmentasi. JKN bertujuan mengintegrasikan semua program tersebut ke dalam satu sistem yang dikelola secara nasional, sehingga layanan kesehatan menjadi lebih merata dan efisien.

3. Sejarah Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Kartu Indonesia Sehat (KIS) diperkenalkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari program perlindungan sosial. KIS pertama kali diluncurkan pada 3 November 2014, dengan tujuan memberikan identitas tunggal bagi peserta JKN. KIS menggantikan kartu peserta yang sebelumnya digunakan, seperti kartu Jamkesmas atau kartu Askes.

Berbeda dengan anggapan yang beredar, KIS tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. KIS diberikan kepada seluruh peserta JKN, baik yang membayar iuran secara mandiri, pekerja penerima upah, maupun penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah. Fungsi utamanya adalah sebagai alat identifikasi untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan.

Perbedaan BPJS Kesehatan, JKN, dan KIS

1. BPJS Kesehatan: Pelaksana Program

BPJS Kesehatan adalah lembaga yang bertanggung jawab mengelola program JKN. Sebagai institusi pelaksana, BPJS Kesehatan memiliki tugas mengumpulkan iuran peserta, memverifikasi klaim fasilitas kesehatan, dan memastikan ketersediaan dana untuk membiayai layanan kesehatan. Dengan kata lain, BPJS Kesehatan adalah badan administratif yang menjalankan program JKN.

2. JKN: Program atau Sistem

JKN adalah sistem layanan kesehatan yang dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam sistem ini, peserta diwajibkan membayar iuran bulanan, kecuali bagi peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah.

3. KIS: Kartu Identitas Peserta JKN

KIS adalah kartu identitas yang digunakan oleh peserta JKN untuk mengakses layanan kesehatan. KIS tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi berlaku untuk semua peserta JKN. Fungsi KIS adalah mempermudah identifikasi peserta di fasilitas kesehatan serta memastikan peserta dapat mengakses layanan sesuai haknya.

Hubungan Antara Ketiganya

BPJS Kesehatan, JKN, dan KIS adalah bagian dari satu sistem yang saling terintegrasi. BPJS Kesehatan sebagai institusi pelaksana bertugas mengelola dan menjalankan program JKN, sementara KIS adalah alat identifikasi bagi peserta program ini. Sebagai contoh, ketika seorang peserta JKN membutuhkan pelayanan kesehatan, KIS menjadi bukti keikutsertaannya dalam program tersebut.

Manfaat Masing-Masing

1. BPJS Kesehatan

Mengelola program JKN secara nasional.
Memastikan keberlanjutan dana layanan kesehatan melalui prinsip gotong-royong.
Menyediakan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. JKN

Memberikan perlindungan kesehatan universal bagi masyarakat Indonesia.
Mengintegrasikan berbagai program kesehatan yang sebelumnya terfragmentasi.
Menjamin layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

3. KIS

Mempermudah identifikasi peserta JKN di fasilitas kesehatan.
Memberikan hak akses layanan kesehatan kepada seluruh peserta.
Mendukung inklusivitas dalam sistem JKN.

Tantangan dan Solusi ke Depan

Sistem JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti defisit anggaran, ketidakpatuhan peserta dalam membayar iuran, dan akses yang belum merata di daerah terpencil. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, memperbaiki sistem rujukan, serta memperluas sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan dalam program ini.

Solusi lainnya adalah meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan agar dapat memberikan layanan yang optimal, sesuai standar yang ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem jaminan kesehatan nasional secara merata.

Kesimpulan

BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, dan Kartu Indonesia Sehat memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem kesehatan nasional. BPJS Kesehatan adalah badan pelaksana, JKN adalah program yang dikelola, dan KIS adalah alat identifikasi peserta. Dengan memahami perbedaan dan hubungan antara ketiganya, masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka.

Program ini menjadi langkah penting menuju universal health coverage yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda dapat membaca artikel seputar BPJS Kesehatan lainnya di sini :