Orang Kaya Bisa Masuk BPJS PBI? Gimana Ceritanya?

Belakangan ini, medsos rame banget. Ada screenshot yang viral soal dua orang kaya raya, tapi terdaftar sebagai peserta BPJS PBI alias Penerima Bantuan Iuran. Buat yang belum tahu, PBI itu segmen peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dibiayai sama pemerintah buat orang-orang nggak mampu. Jadi, wajar dong orang pada heran, “Kok bisa sih orang kaya masuk PBI?” Padahal, dua orang ini lagi kena kasus korupsi besar. Aneh, kan?

Nah, karena banyak yang nanya, yuk kita bahas. Biar kamu nggak cuma sekadar julid, tapi ngerti juga duduk perkaranya. Kali ini kita bakal bongkar soal sistem peserta JKN, gimana PBI ini jalan, dan kenapa orang yang kelihatannya kaya bisa nongol di kategori PBI.

Tiga Kelompok Peserta JKN

Pertama, kamu harus tahu dulu nih, JKN itu punya tiga kelompok peserta utama: PBI, Pekerja, dan Mandiri. Simpelnya gini, kalau kamu kerja di kantor atau perusahaan, biasanya iuran JKN kamu diurus sama tempat kerja, itu masuk kelompok Pekerja. Kalau kamu freelance, usaha sendiri, atau pensiunan, kamu harus daftar dan bayar sendiri, alias masuk kelompok Mandiri.

Nah, kelompok PBI ini beda lagi. Mereka yang masuk PBI itu dianggap nggak mampu secara ekonomi, jadi iuran BPJS-nya dibayarin pemerintah. Pemerintah pusat nanggung sebagian lewat anggaran APBN, sementara pemerintah daerah bisa nambah kuota lewat anggaran APBD. Jadi, ada dua tipe PBI: yang nasional dan yang daerah.

Dulu, cuma ada PBI nasional. Tapi lama-lama, kuotanya nggak cukup buat semua orang yang butuh. Apalagi ada orang-orang yang nggak terhitung “miskin” secara statistik, tapi nyatanya hidup mereka sulit banget. Makanya, pemerintah daerah juga ikutan bantu lewat PBI APBD buat kelompok rentan ini.

Universal Health Coverage: Semua Warga Harus Masuk JKN

Kamu pernah dengar istilah UHC alias Universal Health Coverage? Intinya, UHC itu target besar supaya semua warga di suatu daerah jadi peserta JKN. Kalau suatu daerah ada program UHC, artinya mereka bakal ngejamin semua penduduknya punya BPJS, entah lewat jalur Pekerja, Mandiri, atau didaftarin Pemda.

Kalau daerah kamu termasuk yang UHC, wajar banget kalau kamu otomatis terdaftar sebagai peserta JKN. Nggak peduli kamu kaya atau miskin, semua dimasukin. Tujuannya bagus sih, biar nggak ada yang kelewat kalau butuh akses layanan kesehatan.

Tapi ya, ini juga bisa jadi celah. Kayak kasus dua orang yang viral tadi, bisa aja mereka masuk karena program UHC daerah. Tapi masalahnya, mereka ini kan jelas nggak masuk kategori “nggak mampu.” Jadi, harusnya ada aturan lain yang bisa ngefilter.

Aturan Wajib Daftar JKN dan Sanksinya

Sekarang kita ngomongin aturan. Jadi gini, di Indonesia semua orang yang kerja itu wajib punya JKN. Kalau kamu kerja di perusahaan, iuran kamu dibayar sama kantor. Kalau kamu kerja sendiri, ya kamu wajib daftar dan bayar sendiri. Ini semua diatur biar nggak ada yang nyelonong ngandelin fasilitas kesehatan gratis tanpa kontribusi.

Nah, kalau kamu bandel nggak daftar, ada sanksinya. Misalnya, kamu nggak bisa bikin KTP, SIM, paspor, atau urus dokumen penting lainnya. Sanksi ini diatur di Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013, dan tugas Pemda buat memastikan semuanya jalan. Jadi kalau ada orang kaya yang tiba-tiba masuk PBI, harusnya Pemda juga ngecek, “Eh, ini orang sebenarnya mampu kok nggak bayar iuran sendiri?”

Kenapa Orang Kaya Bisa Masuk PBI?

Nah, ini yang bikin kita semua heran. Kalau menurut aturan, orang yang masuk PBI itu harus sesuai kriteria tertentu. Biasanya data penerima PBI diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang isinya orang-orang yang dianggap miskin atau rentan miskin. Tapi kadang, data ini nggak akurat. Bisa jadi ada orang yang udah kaya, tapi masih nongol di DTKS karena datanya belum diupdate.

Kemungkinan lain, bisa aja mereka masuk lewat jalur UHC daerah. Ingat, kalau daerah ada program UHC, semua penduduknya didaftarin tanpa kecuali. Jadi meskipun mereka sebenarnya nggak layak dapat bantuan, mereka tetap masuk karena sistemnya otomatis.

Yang jadi masalah, kalau mereka sebenarnya wajib bayar sendiri tapi nggak daftar, artinya mereka udah melanggar aturan. Kalau mereka juga termasuk pemberi kerja (punya usaha atau perusahaan), mereka malah bisa kena sanksi lebih berat. Tapi, ini balik lagi ke Pemda, apakah mereka udah tegas sama aturan atau nggak.

Jadi, sekarang kita tahu kalau orang kaya bisa aja masuk kategori PBI karena beberapa alasan. Entah itu karena data yang nggak update, atau karena program UHC yang nggak ngefilter latar belakang ekonomi. Tapi tetap aja, ini nggak boleh dibiarkan. Pemda harus lebih tegas dalam ngejalanin aturan, termasuk soal sanksi buat yang nggak daftar sesuai kewajibannya.

Tadi kita udah ngebahas gimana orang kaya bisa nyasar ke BPJS PBI. Sekarang, mari kita bongkar apa aja yang bisa dilakukan biar sistem ini nggak kacau dan benar-benar membantu orang yang butuh. Karena, kalau sistemnya bolong-bolong terus, yang rugi ya orang-orang kecil yang sebenarnya layak dapat bantuan.

Masalah Utama: Data yang Nggak Akurat

Masalah paling klasik di Indonesia: data yang nggak update. Bayangin aja, DTKS yang jadi acuan untuk PBI itu kadang masih pakai data lama. Jadi, bisa aja seseorang yang dulu miskin banget, sekarang udah tajir melintir, tapi namanya masih nongol di daftar penerima. Atau sebaliknya, orang yang benar-benar kesulitan malah nggak terdaftar karena nggak pernah didata.

Update data ini sebenarnya tugas Pemda, tapi ya kamu tahu sendiri, birokrasi di Indonesia kadang nggak secepat itu. Belum lagi kalau ada permainan data buat tujuan tertentu, misalnya biar kuota bantuan daerah terpenuhi. Kalau begini terus, susah banget rasanya bikin sistem yang benar-benar adil.

Solusinya? Pemda harus lebih sering ngecek dan memverifikasi data DTKS. Bisa lewat survei langsung, kerjasama dengan RT/RW, atau melibatkan masyarakat. Kalau ada warga yang merasa nggak layak dapat bantuan tapi namanya masuk, mereka bisa melapor. Sebaliknya, yang merasa layak tapi nggak terdaftar juga harus diberi jalur untuk mengadu.

Pemda UHC: Bagus, Tapi Jangan Asal Ngegas

Kita nggak bisa tutup mata, UHC itu konsep yang keren banget. Semua orang dijamin akses kesehatannya, nggak peduli latar belakang. Tapi ya, sistem ini butuh pengawasan ekstra biar nggak jadi bumerang. Kalau semua orang otomatis masuk BPJS lewat jalur Pemda tanpa cek kriteria, akhirnya jadi kayak kasus dua orang kaya tadi.

Pemda yang udah UHC harus punya mekanisme tambahan untuk ngefilter. Misalnya, bikin regulasi lokal yang mewajibkan orang-orang mampu untuk bayar sendiri atau daftar lewat jalur Pekerja/Mandiri. Kalau nggak, mereka kena sanksi. Ini juga sesuai dengan Perpres No. 86 Tahun 2013 yang udah kita bahas.

Selain itu, Pemda juga bisa ngasih opsi buat upgrade kelas layanan. Jadi, kalau memang ada orang kaya yang pengen fasilitas lebih, mereka bisa bayar tambahan buat naik ke kelas yang lebih tinggi. Dengan begini, sistem UHC tetap jalan tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Peran Kita: Jangan Cuma Julid, Ikut Awasi

Kamu pasti pernah dengar istilah, "Ngomel doang nggak bakal menyelesaikan masalah." Nah, ini saatnya kita jadi warga yang nggak cuma julid, tapi juga aktif bantu ngawasin. Kalau kamu tahu ada orang yang nggak layak dapat PBI, laporin aja ke Pemda atau BPJS. Biasanya ada jalur pengaduan resmi buat kasus-kasus kayak gini.

Sebaliknya, kalau ada orang yang layak dapat tapi nggak terdaftar, bantu mereka untuk mengurus. Kadang, orang-orang yang benar-benar butuh malah nggak ngerti gimana caranya daftar atau takut ribet. Dengan bantuin mereka, kamu udah ikut ngejaga sistem ini tetap adil.

Kamu juga bisa ngedorong transparansi dari pemerintah daerah. Misalnya, tanya ke pejabat setempat tentang data penerima PBI di wilayahmu. Kalau ada yang janggal, kritisi. Jangan lupa, share info ini ke orang-orang di sekitar kamu biar makin banyak yang sadar dan peduli.

Harapan ke Depan: Sistem yang Lebih Tertata

Sistem JKN, terutama PBI, sebenarnya punya tujuan mulia. Tapi tanpa pengelolaan yang baik, hasilnya malah jadi blunder. Orang kaya yang nggak layak malah dapat, sementara yang benar-benar butuh terpinggirkan.

Ke depannya, pemerintah harus lebih serius bikin sistem yang transparan dan akurat. Mulai dari pembaruan data, pengawasan UHC, sampai penegakan aturan soal sanksi. Kalau semua ini jalan, sistem JKN bisa benar-benar jadi jaminan kesehatan yang adil untuk semua.

Penutup: Jangan Lelah Berharap

Banyak dari kita mungkin skeptis, “Ah, susah banget bikin sistem kayak gitu di Indonesia.” Tapi, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau kita sebagai warga ikut peduli, Pemda lebih transparan, dan aturan ditegakkan dengan konsisten, harapan itu bukan sekadar mimpi. Jadi, yuk mulai dari sekarang, jangan cuma nonton drama, tapi bantu cari solusi!

Anda dapat membaca artikel seputar BPJS Kesehatan lainnya di sini :

PasienSehat Hai, saya pasien biasa yang suka nulis blog buat berbagi dan belajar bareng. Lewat tulisan ini, saya berharap kita bisa saling mendukung, bertukar ide, dan tumbuh bersama.