Sejarah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan Rencana Perubahan ke Kelas Standar

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menjadi tulang punggung sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Namun, di tengah upaya untuk mewujudkan layanan kesehatan universal, BPJS Kesehatan sering dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya adalah persoalan pendanaan. Untuk menjaga keberlanjutan program, pemerintah telah beberapa kali menyesuaikan besaran iuran BPJS Kesehatan, yang kerap menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak lepas dari permasalahan defisit keuangan yang terus membayangi sejak awal operasionalnya. Defisit tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendapatan dari iuran peserta dan biaya klaim pelayanan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berulang kali mengajukan kenaikan iuran untuk menutup defisit ini, meskipun kebijakan tersebut acap kali mendapatkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan kelompok advokasi. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian iuran adalah langkah strategis untuk menjaga kualitas layanan kesehatan.

Saat ini, pemerintah tengah menggulirkan rencana transformasi besar pada sistem BPJS Kesehatan, yaitu perubahan skema iuran berbasis kelas menjadi kelas standar. Kebijakan ini bertujuan menghapus disparitas layanan antar kelas peserta dan memastikan prinsip keadilan sosial dalam akses layanan kesehatan. Namun, seperti kenaikan iuran sebelumnya, rencana ini juga menimbulkan berbagai diskusi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam sejarah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, alasan di balik penyesuaian tersebut, dan gambaran rencana perubahan ke kelas standar yang sedang dipersiapkan.

Sejarah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sejak awal berdirinya, iuran BPJS Kesehatan telah beberapa kali mengalami perubahan. Awalnya, iuran ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013. Pada 1 Januari 2014, iuran untuk peserta PBI sebesar Rp19.225, peserta mandiri kelas III sebesar Rp25.500, kelas II Rp42.500, dan kelas I Rp59.500. Besaran ini dinilai cukup terjangkau, namun ternyata tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional layanan kesehatan. Dalam beberapa tahun, BPJS Kesehatan mengalami defisit yang cukup signifikan, bahkan mencapai triliunan rupiah.

Langkah pertama untuk menyesuaikan iuran terjadi pada 1 Januari 2016, ketika pemerintah menaikkan iuran peserta PBI sebesar Rp23.000. Kemudian diikuti dengan kenaikan iuran peserta mandiri yang berlaku sejak 1 April 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Iuran peserta mandiri menjadi Rp30.000 untuk kelas III, Rp51.000 untuk kelas II, dan Rp80.000 untuk kelas I. Meskipun demikian, langkah ini belum cukup untuk menutup defisit.

Pada 1 Januari 2018, melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan adanya sistem perbaikan pembiayaan, iuran peserta mandiri kelas III mengalami penurunan menjadi Rp25.500, sementara untuk kelas yang lain tidak mengalami perubahan, peserta PBI masih Rp23.000, kelas II masih Rp51.000, dan kelas I masih Rp80,000.

Pada 2019, melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara signifikan. Implementasinya terjadi pada 1 Agustus 2019, ketika pemerintah menaikkan iuran peserta PBI menjadi Rp42.000. Sementara untuk iuran peserta mandiri dinaikkan menjadi Rp42.000 untuk kelas III, Rp110.000 untuk kelas II, dan Rp160.000 untuk kelas I mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Namun implementasi kenaikan iuran ini tidak berlangsung lama, hanya berlaku sampai 31 Maret 2020, karena Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menggugat ke Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya MA membatalkan penyesuaian iuran, besaran iuran yang berlaku kembali mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan berlaku secara sementara mulai 1 April 2020.

Pada 1 Juli 2020, melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, pemerintah kembali menaikkan iuran secara signifikan. Iuran peserta mandiri kelas III meningkat menjadi Rp42.000 (dengan subsidi sebesar Rp16.500), kelas II menjadi Rp100.000, dan kelas I menjadi Rp150.000. Sementara untuk peserta PBI tidak mengalami perubahan yaitu masih Rp42.000.

Pada 1 Januari 2021, masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, iuran untuk peserta mandiri kelas III mengalami penyesuaian menjadi Rp42.000 dengan subsidi sebesar Rp7.000, sehingga besaran yang dibebankan peserta mandiri kelas III menjadi Rp35.000. Sementara besaran untuk peserta PBI masih Rp42.000, kelas II masih Rp100.000, dan kelas I masih Rp150.000.

Kenaikan ini menuai protes dari masyarakat, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah yang merasa keberatan dengan beban tambahan tersebut. Namun, pemerintah berpendapat bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas layanan kesehatan. Subsidi juga tetap diberikan kepada peserta dari golongan tidak mampu melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah.

Alasan di Balik Penyesuaian Iuran

Ada beberapa alasan utama yang mendasari kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pertama adalah untuk menutup defisit keuangan yang terus terjadi. Ketidakseimbangan ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya besaran iuran awal yang tidak mencerminkan kebutuhan biaya layanan kesehatan. Selain itu, ada pula persoalan tingkat kepatuhan peserta dalam membayar iuran, terutama dari peserta mandiri. Rendahnya tingkat kepatuhan ini memperburuk kondisi keuangan BPJS Kesehatan, karena biaya layanan harus tetap ditanggung meskipun peserta tidak membayar iuran.

Kedua, kenaikan iuran dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dengan pendanaan yang lebih stabil, BPJS Kesehatan dapat memperluas cakupan layanan, menambah fasilitas kesehatan yang bekerja sama, dan memastikan pembayaran kepada rumah sakit mitra dilakukan tepat waktu. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mitra pelayanan kesehatan terhadap program BPJS Kesehatan.

Ketiga, kenaikan iuran juga bertujuan untuk mendorong keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Sebagai program dengan cakupan universal, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan semua warga negara mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penyesuaian iuran dianggap sebagai salah satu solusi untuk memastikan keberlangsungan program ini.

Rencana Transformasi ke Kelas Standar

Salah satu perubahan besar yang saat ini tengah direncanakan adalah transformasi sistem kelas menjadi kelas standar. Dalam sistem yang ada saat ini, peserta mandiri dibagi menjadi tiga kelas berdasarkan besaran iuran yang dibayarkan. Kelas ini menentukan fasilitas kamar rawat inap yang akan diterima oleh peserta saat membutuhkan perawatan. Namun, sistem ini sering kali dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial, karena peserta dengan kemampuan finansial lebih rendah cenderung mendapatkan fasilitas yang lebih minim.

Melalui penerapan kelas standar, pemerintah bertujuan menghilangkan perbedaan layanan berbasis kelas. Semua peserta akan mendapatkan fasilitas kamar rawat inap yang sama, tanpa memandang besaran iuran. Kebijakan ini akan diiringi dengan penyesuaian iuran yang lebih proporsional, sehingga tetap mencerminkan kemampuan ekonomi masing-masing peserta. Dalam rencana ini, peserta dari golongan kurang mampu akan tetap mendapatkan subsidi melalui program PBI.

Tantangan dan Harapan

Implementasi kebijakan kelas standar tentu tidak lepas dari tantangan. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah kemampuan BPJS Kesehatan dalam mengelola sistem baru ini, terutama dalam hal pembiayaan dan distribusi fasilitas kesehatan. Selain itu, masyarakat juga khawatir terhadap kemungkinan adanya kenaikan iuran yang lebih besar di masa depan.

Namun, kebijakan ini juga membuka peluang besar untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan adil. Dengan menghapus perbedaan layanan antar kelas, masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi dapat merasakan manfaat yang sama. Hal ini juga sejalan dengan prinsip dasar jaminan kesehatan nasional, yaitu gotong royong dan solidaritas.

Kesimpulan

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan rencana transformasi ke kelas standar adalah langkah strategis yang diambil pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program JKN. Meskipun menuai berbagai pro dan kontra, kebijakan ini mencerminkan upaya serius untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam prosesnya, diperlukan komunikasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat, serta pengawasan yang ketat agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik tanpa membebani rakyat. Dengan langkah yang tepat, harapan untuk mewujudkan layanan kesehatan universal yang berkualitas dapat tercapai.

Anda dapat membaca artikel seputar BPJS Kesehatan lainnya di sini :